This is my WORLD

MANFAAT KONFERENSI ASIA-AFRIKA BAGI INDONESIA

Astrid Sabrina Permatasari[1]

Abstract

Diplomacy conducted by Indonesia at the time of independence, it is proofing that the fighters do a lot of ways to be free from colonialism. The Indonesian government at that time did a lot of agreement with the Netherlands in order to obtain full independence.The efforts that made by the government are in agreement with the Netherlands as Linggajati, Renville, and other agreements. Not only that, the end of World War II in August 1945, does not mean the end to the animosity between the nations of the world. In some parts of the world there are still problems and new problems arise. The birth of two blocks ideologically opposing forces, namely the Western bloc led by the United States (capitalists) and the Eastern Bloc led by the Soviet Union (communist), the more heat the world situation.The reason of the emergence of the two blocks to cause harm to many countries in Asia and Africa. Finally came the idea of the government of Indonesia to establish the Non-Aligned Movement whose members are from countries in Asia and Africa that aim to eradicate colonialism and imperialism.

Keywords : Struggling for diplomacy, the Agreement in the period before independence, West Block, East Block, Asia, Africa, the Non-Aligned Movement.

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia. Di beberapa belahan dunia masih ada masalah dan muncul masalah baru. Permasalahan tersebut mulai dari penjajahan hingga penyebaran paham dari negara adidaya pada masa itu.

Penjajahan yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merupakan masalah krusial sejak abad ke-15. Walaupun sejak tahun 1945 banyak negara, terutama di Asia, kemudian memperoleh kemerdekaannya, seperti : Indonesia (17 Agustus 1945), Republik Demokrasi Vietnam (2 September 1945), Filipina (4 Juli 1946), Pakistan (14 Agustus 1947), India (15 Agustus 1947), Birma (4 Januari 1948), Ceylon (4 Februari 1948), dan Republik Rakyat Tiongkok (1 Oktober 1949), namun masih banyak negara lainnya yang berjuang bagi kemerdekaannya seperti Aljazair, Tunisia, Maroko, Kongo, dan di wilayah Afrika lainnya. Beberapa Negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang menghadapi masalah sisa penjajahan seperti daerah Irian Barat, Kashmir, Aden, dan Palestina. Selain itu konflik antarkelompok masyarakat di dalam negeri pun masih berkecamuk akibat politik devide et impera[2].

Walaupun pada masa itu telah ada badan internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi menangani masalah dunia, namun pada kenyataannya badan ini belum berhasil menyelesaikan persoalan tersebut, sementara akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah ini sebagian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.[3]

Maka dari itu dibutukan tindakan untuk membantu Negara-negara di Asia dan Afrika ini untuk dapat membantu melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Pemerintah Indonesia, melalui saluran diplomatiknya melakukan pendekatan kepada 18 Negara Asia Afrika untuk mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau biasa disebut KAA, hal ini dilakukan demi meredakan ketegangan dunia. Ternyata umumnya mereka menyambut baik dan menyetujui Indonesia sebagai tuan rumah konferensi. Termasuk pula dukungan dan desakan dari Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India yang berharap segera melaksanakan konferensi setelah melakukan pertemuan langsung dengan Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo. Demi menggagas konferensi, pada 28 - 29 Desember 1954, atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para perdana menteri peserta Konferensi Kolombo (Indonesia, India, Pakistan, Burma, Ceylon) mengadakan pertemuan di Bogor pada 28-31 Desember 1954 untuk membicarakan persiapan Konferensi Asia Afrika. Pertemuan di Bogor berhasil merumuskan kesepakatan tentang agenda, tujuan, dan negara-negara yang diundang pada Konferensi Asia Afrika, termasuk persiapan penyelenggaraan KAA.[4] Tentu saja Indonesia juga memiliki tujuan sendiri dalam melaksanakan KAA ini, dimulai dari tujuan untuk dalam negeri dan luar negeri. KAA sendiri memberikan dampak yang begitu baik untuk Indonesia pada masa itu.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara mana pun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktifberarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memilih sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat memelopori berdirinya Blok Barat atau Blok kapitalis (liberal), sedangkan Uni Soviet memelopori kemunculan Blok Timur atau blok sosialis (komunis).

Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib itu menimbulkan rasa setia kawan. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil mencapai kemerdekaan, di antaranya adalah India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Vietnam, dan Libia. Sementara itu, masih banyak pula negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika belum dapat mencapai kemerdekaan. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila mengingat masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam Konferensi Asia Afrika. Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya.

Prakarsa untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika dikemukakan pertama kali oleh Perdana Menteri RI Ali Sastroamijoyo yang kemudian mendapat dukungan dari negara India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) dalam Konferensi Colombo.

Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Sesuai dengan rencana, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 negara yang terdiri atas negara pengundang dan negara yang diundang.

Negara pengundang meliputi Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar).
Negara yang diundang 24 negara terdiri atas 6 negara Afrika dan 18 negara meliputi Asia (Filipina, Thailand, Kampuchea, Laos, RRC, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia, Syria (Suriah), Yordania, Lebanon, Turki, Yaman), dan Afrika (Mesir, Sudan, Etiopia, Liberia, Libia, dan Pantai Emas/Gold Coast).

Negara yang diundang, tetapi tidak hadir pada Konferensi Asia Afrika adalah Rhodesia/Federasi Afrika Tengah. Ketidakhadiran itu disebabkan Federasi Afrika Tengah masih dilanda pertikaian dalam negara/dikuasai oleh orang-orang Inggris. Semua persidangan Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung.

Latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA adalah sebagai berikut.

Kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa negara di kawasan Asia-Afrika.
Perasaan senasib sepenanggungan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa Barat, kecuali Thailand.
Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan elite nasional/terpelajar dan intelektual.
4) Adanya Perang Dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur.
Memiliki pokok-pokok yang kuat dalam hal bangsa, agama, dan budaya.
Secara geografis letaknya berdekatan dan saling melengkapi satu sama lain.

Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika, antara lain:

memajukan kerja sama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme;
memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerja sama internasional.
bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya,
membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme.

Konferensi Asia Afrika membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama negara-negara di Asia dan Afrika, terutama kerja sama ekonomi dan kebudayaan, serta masalah kolonialisme dan perdamaian dunia. Kerja sama ekonomi dalam lingkungan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan dengan saling memberikan bantuan teknik dan tenaga ahli. Konferensi berpendapat bahwa negara-negara di Asia dan Afrika perlu memperluas perdagangan dan pertukaran delegasi dagang. Dalam konferensi tersebut ditegaskan juga pentingnya masalah perhubungan antarnegara karena kelancaran perhubungan dapat memajukan ekonomi. Konferensi juga menyetujui penggunaan beberapa organisasi internasional yang telah ada untuk memajukan ekonomi. Konferensi Asia Afrika menyokong sepenuhnya prinsip dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam PBB. Oleh karena itu, sangat disesalkan masih adanya rasialisme dan diskriminasi warna kulit di beberapa negara. Konferensi mendukung usaha untuk melenyapkan rasialisme dan diskriminasi warna kulit di mana pun di dunia ini. Konferensi juga menyatakan bahwa kolonialisme dalam segala bentuk harus diakhiri dan setiap perjuangan kemer-dekaan harus dibantu sampai berhasil. Demi perdamaian dunia, konferensi mendukung adanya perlucutan senjata. Juga diserukan agar percobaan senjata nuklir dihentikan dan masalah perdamaian juga merupakan masalah yang sangat penting dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, semua bangsa di dunia hendaknya menjalankan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Demi perdamaian pula, konferensi menganjurkan agar negara yang memenuhi syarat segera dapat diterima menjadi anggota PBB.

Konferensi setelah membicarakan beberapa masalah yang menyangkut kepentingan negara-negara Asia Afrika khususnya dan negara-negara di dunia pada u555mumnya, segera mengambil beberapa keputusan penting, antara lain:

memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko;
mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan tuntutan Yaman atas Aden;
menentang diskriminasi ras dan kolonialisme dalam segala bentuk;
aktif mengusahakan perdamaian dunia.

Selain menetapkan keputusan tersebut, konferensi juga mengajak setiap bangsa di dunia untuk menjalankan beberapa prinsip bersama, seperti:

menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat dalam Piagam PBB;
menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa;
mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa besar maupun bangsa kecil;
melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam persoalan dalam negeri negara lain;
menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB;
a) tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar; b) tidak melakukan tekanan terhadap negara lain;
tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atas kemerdekaan politik suatu negara;
menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai dengan Piagam PBB;
memajukan kepentingan bersama dan kerja sama internasional;
menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya.

Kesepuluh prinsip yang dinyatakan dalam Konferensi Asia Afrika itu dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration.

MANFAAT KONFERENSI ASIA-AFRIKA BAGI INDONESIA

Bagi bangsa Indonesia sendiri, manfaat Konferensi Asia-Afrika adalah membawa keuntungan seperti berikut:

1) Ditandatanganinya persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Seorang yang memegang dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu, yaitu menjadi negara Indonesia atau RRC. Warga negara yang tidak memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Latarbelakang terjadinya persetujuan dwi kewarganegaraan dilihat dari permasalahan hukum mengenai status sipil golongan Tionghoa di Indonesia yang merupakan permasalahan rumit warisan Belanda. Dimana perundang-undangan Belanda menggolongkan mereka sama dengan “pribumi”, setingkat lebih rendah dari orang Eropa. Pergolongan ini tentu melukai perasaan orang-orang Tionghoa, maka baik orang Tionghoa yang berada di negeri Cina maupun yang berada di Laut Cina Selatan menuntut dihapuskannya pergolongan tersebut.

Pada tanggal 22 April 1955 Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan. Pada waktu Yang Mulia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok, kedua Pemerintah kita telah bertukar pikiran lebih lanjut sepenuhnya di Peking tentang tujuan dan cara pelaksanaan Perjanjian ini dan telah mencapai persesuaian faham yang sekarang saja nyatakan lagi sebagai berikut :

1. Tujuan dari Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan tersebut di atas ialah menyelesaikan soal Dwikewarganegaraan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia, suatu masalah yang kita warisi dari jaman yang lampau dan penyelesaian masalah adalah sesuai dengan kepentingan Rakyat kedua negara. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, kedua Pemerintah menyetujui dalam Pelaksanaan Perjanjian tersebut di atas, untuk mengambil segala tindakan-tindakan yang seperlunya dan memberikan segala kelonggaran sehingga segenap orang yang mempunyai. Dwikewarganegaraan dapat memilih kewarganegaraannya menurut kehendak sendiri.

2. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa diantara mereka yang serempak berkewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terdapat suatu golongan, yang dapat dianggap mempunyai hanya satu kewarganegaraan dan tidak mempunyai dwikewarganegaraan karena, menurut pendapat Pemerintah Republik Indonesia, kedudukan sosial dan politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya (secara implisit) telah melepaskan kewarganegaraannya Republik Rakyat Tiongkok. Orang-orang yang termasuk golongan tersebut di atas, karena mereka mempunyai hanya satu kewarganegaraan, tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Dwikewarganegaraan. Jikalau dikehendakinya, sepucuk surat keterangan tentang hal itu dapat diberikan kepada orang-orang sedemikian itu.

3. Untuk menghindarkan sesuatu salah faham mengenai ketentuan tentang berlakunya jangka waktu 20 tahun dalam pasal XIV Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut di atas, kedua Pemerintah menyetujui tafsiran yang berikut, yaitu orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraannya sesuai dengan Perjanjian tersebut di atas, tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir.

4. Agar supaya Perjanjian tersebut di atas dilaksanakan dengan memuaskan, kedua Pemerintah menyetujui membentuk di Jakarta suatu Panitya Bersama yang terdiri dari wakil-wakil Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Tugas Panitya Bersama itu ialah memperbincangkan dan merencanakan cara penglaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut di atas.

5. Sebelum jangka waktu dua tahun yang ditetapkan untuk memilih kewarganegaraan berakhir, kedudukan yang sekarang ini daripada orang-orang yang mempunyai Dwikewarganegaraan tidak akan berubah sampai dan setelah mereka melakukan pilihan kewarganegaraaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian tersebut di atas. *1740 Jika hal-hal tersebut di atas memperoleh pernyataan setuju dari Yang Mulia, maka nota ini dan jawaban Yang Mulia akan merupakan suatu persesuaian faham yang telah dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang pelaksanaan Perjanjian mengenai masalah Dwikewarganegaraan dan akan mulai berlaku pada waktu yang bertepatan dengan waktu mulai berlakunya Perjanjian tersebut di atas. Kami mempergunakan kesempatan ini untuk menyatakan kepada Yang Mulia hormat kami yang setinggi-tingginya. [5]

2) Memperoleh dukungan berupa putusan Konferensi Asia-Afrika mengenai perjuangan merebut Irian Barat.[6]

Dalam melakukan pembebasan terhadap Irian Barat ini, sudah dilakukan berbagai cara oleh pemerintah Indonesia, mulai dari jalur diplomasi hingga militer. Upaya diplomasi politik yang dilakukan Indonesia antara lain perundingan bilateral Indonesia Belanda, melalui forum PBB, dan dukungan negara-negara Asia-Afrika (KAA).

Gagal dengan jalur diplomatik di tingkat global, Indonesia kemudian menempuh jalur diplomasi di tingkat regional dengan mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1955 dan dihadiri 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika ini secara bulat mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah dari RI. Namun suara bangsa Asia Afrika dalam forum PBB tetap tidak dapat menarik dukungan internasional dalam sidang Majelis Umum PBB. Konferensi inilah yang menjadi tonggak lahirnya Gerakan Non Blok (GNB). GNB mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia, sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. GNG sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dimana Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut menjadi bagian dalam prinsip dasar GNB, yang dikenal dengan Dasasila Bandung.[7]

PENUTUP

Lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (kapitalis) dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet (komunis), semakin memanaskan situasi dunia pada akhir dari Perang Dunia II5. Perang Dingin berkembang menjadi konflik perang terbuka, seperti di Jazirah Korea dan Indo-Cina. Perlombaan pengembangan senjata nuklir meningkat. Hal tersebut menumbuhkan ketakutan dunia akan kembali dimulainya Perang Dunia. Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Dari penyelenggaraan Koferensi Asia Afrika ini, Indonesia selagi ketua Gerakan Non-Blok pada saat itu juga mencari manfaat dalam konferensi tersebut seperti ditandatanganinya persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC, dan juga memperoleh dukungan berupa putusan Konferensi Asia-Afrika mengenai perjuangan merebut Irian Barat.

DAFTAR PUSTAKA

· http://asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/

· http://www.pendidikanmu.com/2015/02/konferensi-asia-afrika-dan-peran.html

· http://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/konferensi-asia-afrika-ada-karena-bung-karno_5535b8216ea8342e29da42ef (diupload hari senin, 06 Juni 2016, pada jam 10.37)

· http://www.kompasiana.com/rossirahardjo/devide-et-5impera_550d47e8813311552cb1e207 (Diupload pada hari Senin,06 Juni 2016, pada jam 10.22 WIB)

· http://www.gurusejarah.com/2013/06/konferensi-asia-afrika.html (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016, pada jam 19.16 WIB)

· http://www.edukasippkn.com/2015/10/peranan-konferensi-asia-afrika-kaa-bagi.html (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 19.18 WIB)

· http://smpsma.com/jelaskan-pengaruh-positif-kaa-bagi-negara-asia-afrika.html (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 19.27 WIB)

· http://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/konferensi-asia-afrika-ada-karena-bung-karno_5535b8216ea8342e29da42ef (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 19.30 WIB)

· http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_040035_bab_4.pdf (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 20.12 WIB)

· http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_1958.htm (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 20.30)

· http://www.kompasiana.com/bally_aja/perjuangan-pembebasan-irian-barat_54f89d92a33311ba188b4638 (diupload hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 10.12 WIB)

[1] Mahasiswi hubungan internasional angkatan 2014, 201410360311004, astridsabrina9@gmail.com

[2] Devide et impera merupakan politik pecah belah atau disebut juga dengan adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. (http://www.kompasiana.com/rossirahardjo/devide-et-impera_550d47e8813311552cb1e207 . Diupload pada hari Senin,06 Juni 2016, pada jam 10.22 WIB)

[3] http://asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/ (diupload hari Senin, 06 Juni 2016, pada jam 10.23 WIB)

[4] http://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/konferensi-asia-afrika-ada-karena-bung-karno_5535b8216ea8342e29da42ef (diupload hari senin, 06 Juni 2016, pada jam 10.37)

[5] http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_1958.htm (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 20.30)

[6] http://www.edukasippkn.com/2015/10/peranan-konferensi-asia-afrika-kaa-bagi.html (diupload pada hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 19.18)

[7] http://www.kompasiana.com/bally_aja/perjuangan-pembebasan-irian-barat_54f89d92a33311ba188b4638 (diupload hari Senin, 06 Juni 2016 pada jam 10.12 WIB)